telusur.co.id - Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede berharap pemerintah mampu memastikan bahwa subsidi bbm hanya untuk kalangan tidak mampu. Dia khawatir keuangan negara akan semakin terbebani dan bengkak jika hal itu tidak dilakukan.

“Siapapun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan," ujar Josua dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa, (30/8/22).

Menurut Josua, penyebab besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu akibat mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi.

Akibat dari kondisi itu, lanjut dia, BBM bersubsidi terus tersedot dan berimplikasi pada bertambahnya anggaran subsidi dari pemerintah.

Bahkan, kondisi tersebut bertambah parah karena kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan di atas USD90 per barel, jauh di atas asumsi makro pada APBN 2022 sebesar USD63 per barel.

Lebih lanjut, Josua tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mengerek harga bbm. Namun, dia berharap kenaikan BBM dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

Pemerintah, kata dia, juga harus terus memperkuat data penerima bbm bersubsidi melalui digitalisasi.

Beban subsidi dan kompensasi BBM pada tahun ini mengalami peningkatan dari semula Rp152 triliun yang dialokasikan pada APBN 2022 menjadi Rp502 triliun. Bahkan, bisa membangkak jika tidak ada pembatasan konsumsi.[]