telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang dinilai berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting nasional.
Dalam rapat kerja bersama Kemendukbangga/BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Ru’yat mengapresiasi kinerja Menteri beserta jajaran kementerian di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi. Namun, ia menilai struktur anggaran yang ada saat ini jauh dari ideal karena sebagian besar dana terserap untuk belanja pegawai.
Menurutnya, dari total pagu anggaran yang tersedia, sekitar 95,3 persen atau sebesar Rp3,385 triliun digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. Kondisi tersebut menyisakan ruang fiskal yang sangat terbatas untuk menjalankan program-program strategis, termasuk program Bangga Kencana, kegiatan rutin, hingga berbagai inovasi pelayanan keluarga.
“Kami sudah memprediksi bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadapi situasi yang dilematis karena pagu anggarannya sangat kecil. Sebesar 95,3 persen atau Rp3,385 triliun digunakan untuk gaji, sementara sisanya harus menanggung seluruh program Bangga Kencana, kegiatan reguler, dan inovasi,” ujar Ru’yat.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran dapat berdampak langsung terhadap pencapaian target penurunan stunting yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.
Ia menyebut masih terdapat kesenjangan sekitar 5,6 poin persentase yang harus dikejar dalam lima tahun ke depan agar target nasional pada 2029 dapat tercapai. Menurutnya, laju penurunan stunting saat ini masih belum cukup cepat untuk memenuhi sasaran tersebut.
“Capaian stunting secara target untuk 2029 masih memiliki gap sekitar 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam lima tahun ke depan. Kecepatan penurunan stunting saat ini belum memadai untuk mencapai target tersebut,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ru’yat juga menyoroti potensi dampak keterbatasan anggaran terhadap layanan keluarga berencana. Ia menilai pengadaan alat kontrasepsi belum memperoleh alokasi yang memadai dalam perencanaan anggaran mendatang, sehingga dikhawatirkan dapat memicu meningkatnya angka kehamilan yang tidak direncanakan.
Di sisi lain, program pembinaan keluarga dan remaja juga dinilai masih belum menjangkau kebutuhan nasional. Pusat informasi dan konseling keluarga serta program Bina Keluarga Remaja, menurutnya, masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di seluruh Indonesia.
Karena itu, Ru’yat mendorong pemerintah untuk memperjuangkan tambahan anggaran yang lebih proporsional antara belanja pegawai dan belanja program agar berbagai target pembangunan keluarga dapat diwujudkan secara optimal.
“Kami berharap dalam proses pembahasan anggaran 2027 ini kebutuhan program benar-benar menjadi perhatian. Jika tidak, programnya kecil, pelaksanaannya tidak optimal, dan target-target pembangunan keluarga akan sulit tercapai,” pungkasnya.
