telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengkritik langkah pemerintah yang tiba-tiba mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar pada Sabtu (3/9/22) siang ini.
Diketahui, Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga Pertalite yang tadinya Rp7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga Solar Subsidi yang tadinya hanya Rp 5.150 per liter, kini menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter menjadi Rp14.500,00/liter. Kenaikan ini berlaku mulai Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.
Menurut Sartono, pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan ini.
"Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang ditengah perjalanan harus menyesuaikan," kata Sartono dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/9/22).
Sartono pun mempertanyakan langkah pemerintah menaikkan harga BBM kali ini. Pasalnya, beberapa hari yang lalu Pemerintah menurunkan harga BBM seperti pertamax turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD 80.
"Apabila trendnya turun kembali bagaimana?" ujar Legistlator Demokrat Daerah Pemilihan Jatim VII itu.
"Apakah pemerintah sadar kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat? Inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik," ungkapnya.
Ia pun mengingatkan, kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat, termasuk kelas menengah, karena mereka akan mulai menahan belanjanya. Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.
"Kami Partai Demokrat bersama dengan Rakyat, sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka bagaimana rakyat dapat sejahtera," katanya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada.
"Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat," pungkasnya. [Tp]
