telusur.co.id - Pemerintah Indonesia masih memburu Bjorka, peretas yang membocorkan data dan informasi pribadi para pejabat negara. Informasi tersebut berupa nomor induk kependudukan, alamat rumah hingga sertifikat vaksinasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko angkat bicara. Menurutnya, siapapun yang menganggu kedaulatan ruang siber Indonesia harus ditindak tegas.

"Siapapun yang menggangu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas. Jangan dikasih ampun," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9/22).

Kedaulatan data di ruang siber, sambung Moeldoko, merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan negara. Oleh karena itu pemerintah tak akan membiarkan ada pihak yang membocorkan data di ruang siber.

"Kita tidak boleh abai mengatasi ini. Kalau kita abai, kita dianggap lemah," katanya.

Lebih lanjut Moeldoko menilai, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi keamanan siber Indonesia. Salah satunya, dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan pelibatan para talenta yang menguasai bidang tersebut.

"Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional," jelasnya.

Pembocoran data yang dilakukan Bjorka, lanjut mantan Panglima TNI ini, menjadi sinyal nyata untuk pemerintah berbenah diri. Pemerintah juga harus mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.

"Dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman tapi juga bisa kita kontrol," pungkasnya. (Fhr)