telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan RI mengadakan rapat koordinasi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/2/23).

Adapun rapat koordinasi tersebut mempertemukan antara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban.

Heru mengatakan, pertemuan tersebut membahas terkait masa depan IKN sebagai ibu kota Indonesia yang baru pada 2024 mendatang. 

"Kami membahas terkait adanya sinergi rencana tata ruang dikaitkan dengan perpindahan kantor pemerintahan ke IKN," kata Heru. 

Dalam hal ini, kata Heru, Kemenkeu RI berperan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat. 

“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," ujarnya.

Sementara, Rionald sendiri menuturkan pertemuan ini juga turut membahas sejumlah aset pemerintah pusat yang berada di naungan Pemprov DKI Jakarta. 

"Kami bertemu Gubernur terkait rencana pemanfaatan aset dari pemerintah pusat pasca pemindahan ke IKN, karena gimana pun juga pemerintah pusat punya banyak aset di Pemprov DKI yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat," kata Rionald. [Fhr]