telusur.co.id - Pemerintah Bahrain mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UAE) untuk bersepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada Jumat (11/9). Langkah ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, khususnya negara-negara Arab.

Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan langkah Bahrain sebagai suatu hal yang memalukan.

"Para penguasa Bahrain mulai sekarang akan terlibat dalam kejahatan rezim Zionis yang menjadi ancaman bagi keamanan di kawasan, juga dunia Muslim," kata kementerian, dikutip dari laporan televisi negara Iran.

Turki memberikan respons dengan mengecam keputusan Bahrain, serta menyatakan negaranya akan melakukan perlawanan untuk berupaya membela perkara Palestina.

"Hal itu akan mendorong Israel untuk melanjutkan praktik melanggar hukum terhadap Palestina dan juga upayanya untuk membuat pendudukan tanah Palestina menjadi permanen," kata Kementerian Luar Negeri Turki, Sabtu.

Sementara, kepemimpinan Palestina mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan tersebut, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.

"Kepemimpinan Palestina menolak langkah yang diambil Kerajaan Bahrain ini dan menyerukan agar segera mundur darinya mengingat bahaya besar yang akan ditimbulkan bagi hak-hak nasional rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, juga bagi aksi bersama negara-negara Arab," dikutip dari pernyataan itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mediator dalam perundingan kedua negara, menulis cuitan terkait hal tersebut di Twitter usai dirinya berbicara via telepon dengan Raja Hamad bin Isa Al Khalifa dari Bahrain dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Ini jelas-jelas menjadi hari bersejarah," ujar Trump kepada wartawan di Kantor Oval, Gedung Putih. Ia menyebut yakin bahwa negara-negara lain juga akan melakukan kesepakatan yang sama. [ham]