telusur.co.id - Era post-truth kian menguat dan menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat digital. Pada fase ini, opini publik lebih mudah terbentuk oleh emosi, persepsi, dan keyakinan pribadi ketimbang fakta objektif.
Dampaknya, kebenaran sering kali kabur di tengah derasnya arus informasi yang tidak seluruhnya terverifikasi.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyoroti kondisi tersebut sebagai persoalan serius yang perlu direspons dengan sikap bijak.
Ia mengingatkan, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga harus mampu memilah dan menguji kebenarannya.
Sebagai legislator yang membidangi pemerintahan, termasuk sektor komunikasi dan informasi, Pradi melihat perkembangan teknologi digital telah mengubah cara publik mengonsumsi informasi secara signifikan.
Di satu sisi, akses informasi semakin cepat dan luas, namun di sisi lain muncul tantangan baru terkait validitas konten.
Pradi mengatakan, bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam mempercepat distribusi informasi. Sayangnya, kecepatan tersebut tidak selalu diiringi dengan akurasi.
“Arus informasi memang semakin cepat karena algoritma media sosial. Tapi, tidak semua informasi itu sudah terverifikasi dengan baik,” ujarnya kepada telusur, Jumat (27/3/2026).
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi semakin kompleks dalam era post-truth, ketika masyarakat cenderung menerima informasi yang sejalan dengan emosi atau keyakinan, tanpa mempertimbangkan kebenarannya secara kritis.
Akibatnya, tidak sedikit informasi yang langsung dipercaya tanpa proses verifikasi.
“Ini tantangan serius. Banyak informasi diterima begitu saja tanpa diuji benar atau tidaknya,” ucap Pradi.
Legislator Gerindra itu menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng utama menghadapi fenomena tersebut.
Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan cek dan ricek, memahami sumber informasi, serta tidak mudah terpancing oleh judul atau narasi yang bersifat sensasional.
Selain peran masyarakat, mantan Wakil Wali Kota Depok itu juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.
“Pemerintah daerah harus hadir untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat,” tutur Pradi.
Lebih lanjut, Pradi mendorong kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dan disinformasi dapat ditekan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Ia pun mengajak masyarakat Jawa Barat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan membiasakan prinsip saring sebelum sharing.
“Dengan begitu, ruang publik bisa tetap sehat dan tidak mudah terpecah oleh informasi yang belum tentu benar,” pungkas Pradi.
Laporan: Malik Sihite
