hukum - Telusur

hukum

hukum

Sarbumusi NU Duga Masih Ada Kasus TPPO Terselubung dan Sengaja Disembunyikan

Telusur.co.id - Meskipun Polri sudah menindak tegas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Serikat Buruh Muslimin Indonesia

hukum

Bareskrim akan Bentuk Tim, Dalami Transaksi Mencurigakan Panji Gumilang

Telusur.co.id - Bareskrim Polri menegaskan akan mengusut transaksi mencurigakan dari 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren

hukum

Kasus Ayah Simpan Freezer di Ciledug, Polisi Tak Temukan Indikasi Tindak Pidana

Telusur.co.id - Kisah seorang ayah di Ciledug berinisial S (40) viral di media sosial. Pasalnya, S

hukum

Andhi Pramono Manfaatkan Jabatannya Jadi Broker Pengusaha

Telusur.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono

hukum

Korupsi Satelit, Mantan Dirjen Kemenhan Dituntut 18,5 Tahun Penjara 

Telusur.co.id - Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan pada Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) periode Agustus 2012 sampai dengan

hukum

GMAK Desak Kejagung Jangan Tebang Pilih Seret Menteri Bermasalah Lainnya

Telusur.co.id - Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) menyerukan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tebang pilih dalam

hukum

Bareskrim Dalami Dugaan Keterlibatan Ponpes Al Zaytun dengan NII

Telusur.co.id - Bareskrim Polri masih mendalami dugaan keterlibatan Ponpes Al Zaytun dengan Negara Islam Indonesia (NII). Dirtipidum

hukum

Petugas Imigrasi Tangkap 5 orang Sindikat Perdagangan Ginjal Internasional

Telusur.co.id -  Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Ponorogo menangkap lima orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan

hukum

Update Satgas TPPO, 724 Tersangka Ditangkap, 2.002 Korban Diselamatkan

Telusur.co.id - Satgas TPPO yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menyelamatkan 2.002 korban

hukum

Kapolri Sebut Diduga Ponpes Al Zaytun Lakukan Penistaan Agama

Telusur.co.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut bicara soal kasus dugaan penistaan agama oleh

hukum

Dokter yang Suntik Vaksin Kosong di Medan Dituntut Empat Bulan Bui

Telusur.co.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menuntut terdakwa dokter Tengku Gita Aisyaritha

hukum

Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Dihukum Penjara Seumur Hidup

Telusur.co.id - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa peredaran narkoba Teddy Minahasa.  Keputusan yang diambil PT DKI, menguatkan vonis penjara penjara seumur hidup terhadap Teddy

hukum

KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang Sodik Ismanto

Telusur.co.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto (SI), setelah ditetapkan sebagai

hukum

Baru Kembali, Firli Langsung Bebastugaskan Endar dari Dirdik KPK

Telusur.co.id -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, tidak ada yang salah dengan Endar Priantoro

hukum

Kuasa Hukum Pastikan Johnny Plate Tak Seret Nama Jokowi dalam Kasus BTS

Telusur.co.id - Kuasa Hukum Johnny G Plate Achmad Kholidin memberikan klarifikasi terhadap framing yang menyebutkan Johnny

hukum

Kasus Al Zaytun, Bareskrim Tegaskan Panji Gumilang Tak Punya Beking

Telusur.co.id - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pengasuh Pondok

hukum

Usut TPPU Rafael, KPK Periksa dari 2 Bos Perusahaan

Telusur.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali dugaan penerima grafikasi dan tindak pidana pencucian uang

hukum

Sempat Dicopot, Brigjen Endar Kembali Jabat Direktur Penyelidikan KPK

Telusur.co.id - Brigjen Endar Priantoro dikabarkan telah kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

hukum

Massa Formak Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Menteri

Telusur.co.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) menggelar demonstrasi di depan

hukum

MHA Sebut Pemberlakuan, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Belum Seluruhnya Terpenuhi

Telusur.co.id - Tidak dapat dipungkiri, konsepsi dan regulasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam kerangka hukum internasional