telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR, Anas Thahir menilai, penolakan komponen masyakat terhadap RUU HIP harus dipandang sebagai sebuah kewajaran berdemokrasi. Karenanya, DPR dan pemerintah harus mendengar dan mencermati wacana dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

"Supaya apapun yang diputuskan nanti benar-benar sudah melalui proses uji publik yang cukup sekaligus telah mengakomodasi dan mempertimbangkan berbagai  masukan secara lebih komprehensif," kata Anas kepada wartawan, Rabu (17/6/20).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, jika proses pembahasan RUU HIP tetap dilanjutkan, DPR bersama pemerintah harus sangat berhati-hati dalam membahas detailnya. Tujuannya agar jangan sampai RUU HIP justru mereduksi pemaknaan maupun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai way of life bangsa Indonesia.

"Sehingga sebagai sumber hukum dari segala produk hukum Pancasila tidak boleh diotak-atik oleh siapapun, apalagi oleh produk hukum di bawahnya. Jika ini terjadi akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kita dalam berbangsa," tuturnya.

Selama ini, lanjut dia, BPIP adalah institusi yang berperan menjembatani antara MPR dan masyarakat dalam diskursus maupun sosialisasi Pancasila. 

Karenanya, secara kelembagaan BPIP lebih tepat berada dibawah MPR, bukan dibawah lembaga eksekutif. Dengan begitu Pancasila akan bebas dari tafsir tunggal penguasa, seperti yang pernah terjadi di zamam orde baru. 

"Perdebatan mengenai RUU HIP dan tafsir Pancasila sepenuhnya harus kita arahkan untuk memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jangan sampai terjadi sebaliknya justru mengarah pada perpecahan dan disiintegrasi bangsa," tukasnya.[Fhr]