telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar memberikan arahan khusus kepada jajaran pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Arahan tersebut sebagai wujud sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dan BNPT dalam rangka meminimalisir potensi paham radikal, serta penanggulangan terorisme di Ibu Kota, terutama menjelang pemilu 2024 nanti.

Dalam arahannya, Heru menyampaikan, pentingnya memperhatikan semua potensi hambatan yang mungkin muncul, sekecil apa pun itu, contohnya terorisme dan radikalisme. 

Sebab, katanya, masalah dan hambatan kecil jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar dan berdampak pada masyarakat.

“Hal ini juga sering saya diskusikan dengan BNPT terutama saat G20. Saya ingin warga dan masyarakat di DKI Jakarta aman dari segala sisi ancaman yang tidak kita duga," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/23).

Maka dari itu, Heru meminta jajarannya agar dapat memiliki visi yang sama dengan BNPT melalui arahan dan kesepahamanan yang jelas dalam mencegah potensi penyebaran paham radikalisme tersebut.

Sementara itu, kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar menjelaskan, pentingnya peran ASN seperti halnya unsur TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem konstitusi negara agar terhindar dari paham radikalisme. Selain itu, Indonesia juga menyadari perkembangan geopolitik dunia, di mana harus memakai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Tentunya (Indonesia) harus bersahabat dengan semua pihak (negara lain). Tetapi kita harus menyadari dinamika kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertarungan geopolitik, di mana negara-negara kuat yang punya maksud dan bahkan kepentingan, bisa saja sejalan dengan kepentingan negara kita," kata Boy Rafli Amar.

"Bahkan bisa tidak sejalan dengan sistem nilai yang kita bangun, yang pada intinya ingin mempengaruhi kehidupan kita," sambungnya.  [Fhr]