telusur.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pemaparan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan publik mulai dari kemacetan, ketersediaan pangan, air minum, hingga pengangguran. 

Pernyataan itu disampaikan disela-sela Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Senin (8/9/2025). Mewakili Gubernur Pramono Anung, Rano menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2026.

Dijelaskan Rano, terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov telah melakukan upaya penanganan melalui manajemen rekayasa lalu lintas jangka pendek, diantaranya: 1. Penutupan putaran lalu lintas (U-Turn). 2. Penerapan Sistem Satu Arah (SSA). 3. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan. 4. Pengaturan Fase Lalu Lintas dan Waktu Siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

5. Perbaikan Geometrik Ruas Jalan dan Persimpangan. 6. Penertiban parkir pedagang kaki lima dan angkutan kota. 7. Kebijakan pembatasan lalu lintas terkait Sistem Ganjil-Genap. 8. Secara terintegrasi dan pemanfaatan teknologi berbasis AI dalam pengaturan Simpang yang ada. 

9. Integrasi transportasi yang dikombinasikan dengan park and ride di beberapa lokasi pada perimeter area DKI Jakarta, seperti: Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Ragunan, Kalideres dan akan dikembangkan di sejumlah area lainnya. 10. Memberikan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, dan merata guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di kawasan padat penduduk.

Rano juga menyampaikan, dalam rangka menjawab ketidakseimbangan pemberian PMD dengan kontribusi deviden serta Roadmap kinerja BUMD, Pemprov Jakarta terus mengupayakan peningkatan kinerja BUMD melalui penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, diagnostik kinerja guna mengembangkan potensi pendapatan, optimalisasi aset, dan restrukturisasi BUMD. 

Menjawab pertanyaan terkait dengan penanganan pengangguran di mana Pemprov DKI Jakarta dikatakan terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kompetensi dan peningkatan produktivitas, pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja.

Lalu, meningkatkan akses informasi kesempatan kerja melalui pameran kesempatan kerja (Job Fair) dan portal informasi lowongan kerja berbasis web; melaksanakan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan lainnya untuk menurunkan tingkat pengangguran. 

Berikutnya, meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pelatihan kerja melalui peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti Mobile Training Unit (MTU), peningkatan kapasitas pelatihan baik pelatihan regular dan MTU, akreditasi lembaga sertifikasi, serta pengelolaan database penempatan kerja setelah pelatihan. 

Ihwal pemenuhan hak dasar air bersih bagi warga Jakarta, Rano menyampaikan itu juga merupakan mandat konstitusi. Oleh karena itu, ia menjamin perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) tidak semata untuk mengejar profit, melainkan untuk pemenuhan hak warga. 

"Eksekutif (Pemprov) memahami bahwa air bukan sekadar komoditas, melainkan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Oleh karenanya, perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya bukan untuk mengejar profit semata, tetapi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan dan kualitas layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menyampaikan, Gubernur DKI Pramono sudah menjawab pertanyaan, saran, dan masukan kritis yang disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta. 

Menurut Chico, semua jawaban Gubernur DKI Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sangat maksimal dalam menjawab setiap persoalan publik yang ada di Jakarta. 

"Jawaban Pak Gubernur Pramono di rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah sangat komprehensif dan warga Jakarta juga bisa memahami langsung bahwa apa saja yang sudah diperbuat Pemprov Jakarta untuk menangani semua persoalan publik di Jakarta mulai persoalan air bersih, transportasi, ketersediaan pangan, hingga pengangguran," tutur Chico. [ham]