telusur.co.id - Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) sebagai bagian dari strategi memperluas akses pasar global, meningkatkan investasi, serta memperkuat daya saing nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi Indonesia ke CPTPP tidak memerlukan perubahan besar karena sebagian besar ketentuan dalam perjanjian tersebut telah sejalan dengan berbagai komitmen internasional yang selama ini diikuti Indonesia.

"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Karena itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP," ujar Airlangga dikutip dari web Kenko Perekonomian.

Langkah penting dalam proses tersebut tercapai pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang digelar secara virtual pada 26 Juni 2026. Dalam forum itu, para menteri negara anggota menyetujui dimulainya preparation discussion atau diskusi persiapan bersama Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Tahapan tersebut menjadi pintu masuk sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG), yang akan membahas lebih lanjut proses menuju keanggotaan penuh Indonesia di CPTPP.

Saat ini, CPTPP beranggotakan 12 negara, di antaranya Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, Meksiko, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Chile, dan Peru. Blok perdagangan tersebut mewakili sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan jumlah penduduk mendekati 600 juta jiwa, menjadikannya salah satu kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia.

Bagi Indonesia, keanggotaan di CPTPP diyakini akan membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi produk ekspor nasional, meningkatkan arus investasi asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional maupun global.

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga mendapat dukungan kuat dari Inggris. Dukungan itu diperkuat melalui penandatanganan Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026 oleh Airlangga Hartarto dan Secretary of State for Business and Trade Inggris, Peter Kyle.

Menurut Airlangga, kemitraan tersebut menjadi fondasi kerja sama strategis kedua negara dalam memperkuat perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut merupakan wujud nyata komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," katanya.

Hingga kini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik terhadap 22 bab ketentuan CPTPP serta menyerahkan questionnaire sebagai negara calon anggota kepada Pemerintah Selandia Baru selaku depository country pada 12 Mei 2025.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027.

Airlangga menegaskan, pemerintah tetap memprioritaskan jalur multilateral melalui CPTPP karena dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan perjanjian bilateral.

Namun demikian, Indonesia tetap membuka peluang menjalin Free Trade Agreement (FTA) secara bilateral, termasuk dengan Inggris, apabila proses negosiasi di CPTPP membutuhkan waktu lebih panjang.

Apabila resmi bergabung, Indonesia diperkirakan akan memperoleh berbagai keuntungan, mulai dari penurunan hambatan tarif, perluasan pasar ekspor, kemudahan prosedur kepabeanan, aturan perdagangan digital yang lebih modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, hingga penerapan rules of origin yang mempermudah integrasi rantai pasok antarnegara anggota.

Manfaat tersebut juga diperkirakan akan dirasakan oleh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui peningkatan akses pasar internasional dan iklim usaha yang lebih kompetitif. Sementara bagi masyarakat, keanggotaan CPTPP berpotensi menghadirkan pilihan produk yang lebih beragam dengan harga yang semakin kompetitif.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, proses aksesi ke CPTPP juga menjadi momentum untuk mempercepat reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan kemudahan berusaha guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Selain mendorong keanggotaan CPTPP, Indonesia dan Inggris juga memperluas kerja sama melalui Economic Growth Partnership di berbagai sektor strategis, seperti energi bersih, industri semikonduktor, ekonomi digital, pendidikan tinggi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Inggris juga menyatakan komitmennya untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui dukungan teknis dan dialog kebijakan.

Menutup pernyataannya, Airlangga optimistis keanggotaan Indonesia di CPTPP akan semakin memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia memang bukan negara ASEAN pertama yang bergabung dengan CPTPP. Namun, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan satu-satunya negara G20 di kawasan, kami berharap keanggotaan Indonesia akan semakin memperkuat posisi ekonomi nasional di kawasan Indo-Pasifik," pungkasnya.