telusur.co.id - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Pradi Supriatna, menegaskan, pemerintah daerah sebaiknya tidak menghabiskan energi membahas isu tersebut ketika masih banyak persoalan yang lebih penting untuk dituntaskan.
"Secara pribadi saya berpandangan, belum waktunya mengganti nama Jawa Barat. Yang harus dijawab lebih dulu adalah apa urgensinya. Saat ini daerah masih menghadapi defisit fiskal, sementara banyak persoalan yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan," ujar dia dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).
Mantan Wakil Wali Kota Depok itu menilai, Pemprov Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak sedikit.
Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Pradi mengaku terus menerima berbagai masukan dari masyarakat, terutama warga Depok dan Bekasi, terkait mencuatnya usulan perubahan nama provinsi. Namun, dari aspirasi yang diterimanya, mayoritas masyarakat justru tidak melihat perubahan nama sebagai kebutuhan yang mendesak.
Sebaliknya, lanjut dia, warga di kawasan barat Jawa Barat kini merasa semakin diperhatikan dan menjadi bagian yang utuh dari provinsi tersebut di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
"Di era kepemimpinan Kang Dedi, masyarakat di wilayah barat Jawa Barat merasa lebih diakui. Karena itu saya melihat tidak ada persoalan identitas yang mengharuskan nama provinsi diubah," tutur Pradi.
Lebih lanjut Pradi mengingatkan, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, hingga karakter masyarakatnya.
Keragaman tersebut justru menjadi kekuatan yang mampu menyatukan seluruh warga, bukan menjadi alasan untuk mengubah identitas daerah.
Dia pun berharap, Pemprov Jawa Barat bersama DPRD lebih memusatkan perhatian pada kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jangan terburu-buru membahas pergantian nama provinsi. Masih banyak persoalan yang lebih penting dan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Pradi.
Laporan: Malik Sihite
