telusur.co.id - Komisi B DPRD DKI Jakarta berniat memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo untuk mengetahui lebih dalam langkah Dishub DKI mengenai kebijakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyebut tidak adanya kejelasan lebih lanjut dari Dishub DKI mengenai ERP tersebut.

"Kita akan koordinasi lagi (dengan Syafrin) kemarin dua kali (pemanggilan) tertunda," ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (15/2/23).

Ismail berujar, agenda pemanggilan Syafrin dilakukan seusai pihaknya selesai dalam membahas Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2024 yang digelar selama satu hingga dua hari ke depan. 

Ia menuturkan, hasil dari penjelasan Dishub DKI nantinya akan menjadi sikap dari pihaknya dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang membahas Raperda PL2SE.

"Komisi B akan membahas meminta penjelasan dan itu akan menjadi bahan kami untuk memberikan pandangan di Bapermda atas nama komisi," tutur Ismail.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, dirinya menyerahkan secara penuh keputusan tersebut ke pimpinannya, yaitu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Tentu kita serahkan kepada pimpinan, apapun itu tentu kita melakukan yang terbaik," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/23).

Syafrin mengatakan, sampai saat ini kebijakan ERP tersebut masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ia pun menangkis tuduhan dirinya yang menyebut bahwa aksi demonstrasi ojol tersebut tak mempengaruhi kebijakan ERP.

"Sekali lagi bahwa kalimat itu tidak keluar dari saya, mungkin bisa dibaca secara terang benderang beritanya terkait dengan bagaimana pembahasan regulasi di Dewan," ujar Syafrin.

"Jadi tidak ada kalimat dari saya menyatakan bahwa demo ojol tidak berpengaruh. Itu satu hal yang tentu kontraproduktif dengan apa yang selama ini saya sampaikan," imbuhnya. [Fhr]