telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat menegaskan pentingnya penguatan sistem layanan sosial yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di GOR Mandiri, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Senin, 14 Desember 2025.
Kegiatan pengawasan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Dr. Yorisa Sativa, M.Kes, serta diikuti para koordinator wilayah, perwakilan RW, kelurahan, dan unsur masyarakat. Forum berlangsung dialogis dan menjadi ruang konsolidasi antara DPRD, OPD, dan jaringan pelayanan di tingkat bawah.
Dalam pengawasan itu, Mamat Rachmat—yang akrab disapa Kang Rachmat—menjelaskan bahwa keterbatasan jangkauan personal anggota dewan dalam melayani masyarakat Kota Bandung yang jumlahnya mencapai jutaan jiwa mendorong perlunya sistem pelayanan berbasis koordinator kecamatan, kelurahan, hingga RW.
“Struktur koordinator ini dibentuk agar aspirasi warga terserap dengan rapi, tercatat, dan bisa dikawal sampai tuntas. Tidak sporadis, tidak tergantung siapa yang ditemui lebih dulu,” ujar Kang Rachmat.
Berbagai persoalan krusial mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari layanan BPJS dan kesehatan, ketepatan data bansos dan DTKS, pendidikan menengah, hingga penanganan disabilitas, ODGJ, dan pemberdayaan sosial. Sejumlah warga menyampaikan pengalaman konkret kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kendala administrasi dan keterbatasan sistem BPJS.
Kang Rachmat menilai, selama ini banyak persoalan kesehatan terselesaikan melalui koordinasi cepat antarinstansi, namun belum sepenuhnya berjalan secara sistemik. “Ke depan, kita dorong adanya SOP darurat layanan kesehatan bagi warga tidak mampu agar keselamatan masyarakat tidak bergantung pada intervensi personal,” tegasnya.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah DTKS dan perubahan desil penerima bantuan sosial. Menurut Kang Rachmat, banyak konflik sosial muncul karena masyarakat belum memahami indikator sistem penilaian kesejahteraan. Ia menekankan pentingnya edukasi dan transparansi hingga tingkat RW agar kebijakan bansos tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga.
Dalam bidang pendidikan, keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kota Bandung turut dibahas, termasuk kebijakan penambahan rombongan belajar dan peran beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta. Kang Rachmat menegaskan perlunya pengawasan agar kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak berdampak negatif bagi keberlangsungan sekolah swasta.
Sementara itu, aspirasi terkait alat bantu disabilitas, penanganan ODGJ, serta bank sampah berbasis komunitas juga menjadi perhatian. Kang Rachmat menyampaikan bahwa DPRD akan mengawal pendataan dan distribusi bantuan agar tepat sasaran serta mendorong sinergi lintas OPD untuk keberlanjutan program lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga.
“Pengawasan ini menegaskan bahwa pelayanan sosial tidak cukup hanya responsif, tapi harus diperkuat dengan sistem, SOP yang jelas, dan kolaborasi lintas instansi. Itu yang akan terus kami kawal,” pungkas Kang Rachmat. (VC)
