telusur.co.id - Langkah aparat kepolisian yang menembak mati enam warga sipil laskar Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Jakarta-Cikampek pada, Senin (7/12/20) dini hari kemarin, mendapat kritik dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman.

Menurut Benny, pembunuhan di luar mekanisme hukum adalah extra judicial killing, dan pembunuhan terhadap enam warga sipil ini adalah pelanggaran HAM.

"Negara tidak dibenarkan membunuh warga dan rakyatnya kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku, layaknya dalam sistem rule of law. Pembunuhan di luar mekanisme hukum adalah extra judicial killing seperti yang terjadi di negara-negara fasis dan totaliter. Ini jelas melanggar HAM," kata Benny K Harman kepada wartawan, Selasa (8/12/20).

Benny menilai, alasan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bahwa penembakan terhadap enam warga sipil karena melakukan perlawanan sangat sumir, dan hal itu tidak diterima oleh logika publik. Padahal, kata Benny, ada cara lain yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian tanpa harus membunuh.

"Alasan membela diri untuk membenarkan pembunuhan adalah alasan sangat sumir yang tidak sejalan dengan logika publik. Cara lain selain menembak mati masih terbuka untuk dilakukan tanpa harus mengorbankan nyawa warga sipil," tegas Anggota Komisi III DPR RI itu.

Atas dasar itu, lanjut Benny, penjelasan yang disampaikan Irjen Fadil soal pembunuhan enam warga sipil ini belum bisa dipercaya oleh masyarakat luas.

“Penjelasan Kapolda belum meyakinkan publik kebenaran alasan pembunuhan terhadap warga sipil di atas jalan tol itu," ucapnya.

Sebelumnya, peristiwa penembakan terhadap enam dari sepuluh pengikut Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, terjadi pada Senin (7/12/20) dini hari di ruas Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Dalam kejadian itu, enam orang tewas ditembak polisi dan empat lainnya melarikan diri. [Tp]