telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Pemerintah meningkatkan partisipasi perusahaan dalam negeri untuk membangun pabrik smelter nikel. 

Menurut dia, Pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak negatif dari dominasi perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia selama ini. 

"Jangan sampai berbagai kemudahan mengelola nikel di Indonesia hanya dinikmati perusahaan-perusahaan asing. Sementara perusahaan dalam negeri hanya duduk manis," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (20/5/24). 

Mulyanto lantas menyambut baik ramainya investor dalam negeri yang mulai masuk ke industri smelter menyusul membaiknya harga nikel dunia.

"Semoga gejala ini bisa menjadi tanda-tanda era baru program hilirisasi mineral," kata politisi PKS itu. 

Mulyanto kemudian meminta pemerintahan baru nanti yang dipimpin Prabowo Subianto, harus sungguh-sungguh mendorong dan mengawal kecenderungan baru ini agar nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat dari program hilirisasi semakin meningkat.

Ia mengkhawatirkan, jangan sampai keuntungan industri smelter sebesar 90 persen, terus-menerus dikuasai investor China untuk mendukung industrialisasi di negeri tirai bambu. Sementara, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor lebih banyak dinikmati investor ketimbang meningkatnya penerimaan negara dari sektor ini.

"Ini kan menyedihkan, apalagi produknya hanya nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan kandungan nikel rendah. Sementara dampak sosial-lingkungan yang terus berulang, seperti ledakan smelter sebagaimana yang baru saja terjadi di Kalimantan, serta bentrok antar pekerja," ujar Mulyanto. 

Mulyanto minta, hilirisasi setengah hati tersebut harus dihentikan. Pemerintah harus mengevaluasi secara komprehensif program hilirisasi ini agar dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan membuat Indonesia semakin berdaulat.[Fhr]