telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mengkritik struktur pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang masih bergantung pada pinjaman luar negeri (loan). Menurutnya, ketergantungan tersebut menyebabkan berbagai proyek infrastruktur dasar bagi masyarakat mengalami keterlambatan akibat rumitnya prosedur administrasi pinjaman.
Kritik tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang dipelajarinya, lebih dari 50 persen anggaran Ditjen Cipta Karya masih berasal dari pembiayaan pinjaman luar negeri. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap tertundanya sejumlah proyek pelayanan publik.
"Dalam dokumen yang saya pelajari dan saya baca, pemerintah terpaksa menunda pembangunan 80 unit SPAM baru dengan potensi kehilangan kapasitas produksi sekitar 2.995 liter per detik dan membatalkan perluasan jaringan yang seharusnya melayani sedikitnya 3.700 sambungan rumah," ujar Erna.
Menurutnya, penundaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi bukti bahwa pelayanan dasar masyarakat tidak seharusnya bergantung pada mekanisme pembiayaan luar negeri yang memiliki proses administrasi panjang.
"Kalau kita tidak memperkuat struktur rupiah murni dalam pembiayaan di Ditjen Cipta Karya ini, masa kita harus bergantung kepada loan terus untuk membiayai pelayanan publik infrastruktur dasar ini?" katanya.
Selain sektor air minum, Erna juga menyoroti batalnya pembangunan 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan kesempatan memperoleh akses sanitasi yang layak.
"Di sektor sanitasi, terdapat 30 unit instalasi pengolahan air limbah yang tidak dapat dibangun, sehingga sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses sanitasi yang layak," ujarnya.
Erna menegaskan, pemerintah perlu meningkatkan porsi pembiayaan melalui Rupiah Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa bergantung pada utang maupun bantuan luar negeri.
Menurutnya, penguatan pendanaan domestik akan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dasar, khususnya penyediaan air bersih dan sanitasi, karena tidak lagi terkendala prosedur administrasi pinjaman asing.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih, terutama di sejumlah daerah.
Sebagai contoh, Erna menyebut Provinsi Bengkulu masih membutuhkan peningkatan layanan air minum yang cukup besar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, provinsi tersebut masih memerlukan tambahan cakupan penyediaan air minum sebesar 39,2 persen.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat struktur pembiayaan berbasis Rupiah Murni agar pembangunan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tidak lagi terhambat oleh kompleksitas administrasi pinjaman luar negeri.
