telusur.co.id - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat di Lapangan Voli RW 04, Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah keluhan muncul terkait proses SPMB yang dinilai masih membingungkan. Masyarakat mengaku mengalami berbagai kendala, mulai dari gangguan pada sistem aplikasi, kesulitan mengakses data pendaftaran, hingga akun peserta yang terkunci sehingga tidak dapat melakukan perbaikan data. Selain itu, masih banyak orang tua yang belum memahami perbedaan antara tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan proses SPMB itu sendiri.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi orang tua dan calon peserta didik yang tengah mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan menengah. Ketidakjelasan informasi dan kendala teknis yang terjadi dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penerimaan siswa baru.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mamat Rachmat mengatakan bahwa persoalan pendidikan, khususnya pelaksanaan SPMB, menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Keluhan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tentu menjadi perhatian kami. Sistem penerimaan siswa harus berjalan dengan baik, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kekhawatiran bagi orang tua dan siswa,” ujar Kang Rachmat.
Selain persoalan teknis pelaksanaan SPMB, masyarakat juga menyoroti masih terbatasnya akses terhadap SMA Negeri di sejumlah wilayah Kota Bandung. Warga berharap pemerintah dapat terus mendorong pemerataan layanan pendidikan melalui penambahan daya tampung sekolah, pembangunan sekolah baru, serta optimalisasi berbagai program pendukung pendidikan.
Menurut Kang Rachmat, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan agar seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
“Kami akan terus mendorong perbaikan layanan pendidikan, termasuk penguatan sistem informasi kepada masyarakat dan pemerataan akses pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Rachmat juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lebih baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan transparan.
Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan SPMB dan pemerataan akses pendidikan di masa mendatang. (VC)
