telusur.co.id - Dinas Keamanan Ukraina (SBU) menangkap empat orang, termasuk dua pejabat militer dan pimpinan pabrik pertahanan, dalam skandal korupsi besar yang mengakibatkan puluhan ribu mortir cacat dikirim ke garis depan pertempuran. Skema ini dinilai membahayakan keselamatan pasukan Ukraina yang tengah bertempur melawan invasi Rusia.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa (29/4), SBU mengungkap bahwa pabrik pertahanan yang berlokasi di wilayah Dnepropetrovsk telah memasok 120.000 peluru mortir 120 mm yang tidak layak tempur. Mortir-mortir itu disebut mengalami berbagai cacat produksi, termasuk mesiu basah dan sekering rusak, yang menyebabkan hanya satu dari sepuluh peluru meledak saat digunakan di medan tempur.
Temuan ini mencuat setelah para tentara garis depan melaporkan kualitas amunisi yang buruk kepada otoritas di Kyiv sejak akhir tahun lalu. Media lokal kemudian melaporkan bahwa hingga 100.000 mortir telah ditarik dari peredaran, mendorong investigasi penuh dari pihak berwenang.
“Para penyelenggara skema ini menggunakan material berkualitas rendah dan melakukan pekerjaan cacat guna menekan biaya produksi dan meraup keuntungan lebih besar dari kontrak negara,” demikian pernyataan SBU.
Pabrik tersebut diketahui telah menandatangani kontrak besar dengan Badan Pengadaan Pertahanan Ukraina untuk memproduksi amunisi mortir. Namun, produksi dilakukan secara asal-asalan. Lebih memprihatinkan lagi, para pejabat militer yang seharusnya mengawasi dan menguji kualitas mortir justru ikut terlibat dan menutup mata terhadap amunisi bermasalah itu.
Empat tersangka—termasuk direktur jenderal pabrik, wakilnya, dan dua pejabat militer—kini menghadapi dakwaan berat atas tindakan yang disebut “menghalangi tugas militer hingga menyebabkan konsekuensi serius.” Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun.
Skandal ini menambah deretan panjang masalah korupsi yang membelit sektor pertahanan Ukraina, terutama sejak konflik bersenjata dengan Rusia meningkat pada 2022. Tahun lalu, laporan media sudah menyoroti kesulitan industri pertahanan Ukraina dalam meningkatkan produksi dalam negeri akibat tantangan logistik, tenaga kerja, dan pengawasan.
Kekhawatiran soal korupsi pun meluas hingga ke panggung internasional. Awal pekan ini, Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Waltz menyuarakan pentingnya pengawasan ketat atas bantuan militer Amerika ke Ukraina, menyebut negara tersebut sebagai “salah satu yang paling korup di dunia.”
Isu ini juga menjadi sorotan utama bagi para pendukung Ukraina di Barat, yang menilai korupsi sebagai hambatan serius terhadap aspirasi negara itu untuk bergabung dengan Uni Eropa.[iis]
