Perbedaan Sikap di Pemerintahan Italia soal Sanksi Minyak Rusia - Telusur

Perbedaan Sikap di Pemerintahan Italia soal Sanksi Minyak Rusia

Wakil Perdana Menteri Antonio Tajani. foto bbc

telusur.co.id - Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Antonio Tajani menegaskan bahwa Italia harus tetap mempertahankan sanksi terhadap minyak Rusia, menyusul seruan dari Wakil Perdana Menteri lainnya, Matteo Salvini, yang mengusulkan agar pembatasan tersebut dilonggarkan.

Pada Sabtu, Salvini yang juga menjabat Menteri Infrastruktur dan Transportasi menyatakan bahwa Italia dan negara-negara Uni Eropa sebaiknya mempertimbangkan “solusi pragmatis” dengan mencontoh pendekatan yang diambil oleh Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dilaporkan oleh surat kabar La Repubblica.

Namun, Tajani menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan pendapat pribadi Salvini dan tidak mencerminkan kebijakan resmi pemerintah.

“Sanksi terhadap Rusia harus tetap dipertahankan,” ujar Tajani saat berbicara dalam sebuah acara publik di Roma, Sabtu.

Sejumlah media di Italia pada Minggu (15/3) menggambarkan pertukaran pernyataan antara kedua wakil perdana menteri tersebut sebagai “perselisihan” bahkan “perpecahan dalam pemerintahan.”

Tajani memimpin partai Forza Italia, sementara Salvini memimpin League. Kedua partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintahan bersama Brothers of Italy yang dipimpin oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni.

Sebelumnya, Salvini mengusulkan agar Eropa mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mencabut sebagian sanksi terhadap minyak Rusia di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pada 11 Maret, ia bahkan menyebut pembatasan tersebut sebagai “kebijakan bodoh” ketika jalur laut dan selat sedang mengalami gangguan.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat tengah berupaya menurunkan harga minyak global yang melonjak setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Washington sebelumnya memberikan pengecualian dari sanksi bagi pembelian minyak Rusia oleh India yang dimuat ke kapal tanker sebelum 5 Maret. Kebijakan tersebut kemudian diperluas sehingga mencakup seluruh minyak mentah dan produk minyak Rusia yang dimuat ke kapal sejak 12 Maret.

Dengan kebijakan baru tersebut, transaksi yang melibatkan komoditas minyak Rusia dalam kategori tersebut tidak lagi berada di bawah pembatasan dari Washington. [ham]


Tinggalkan Komentar