telusur.co.id - Sejumlah massa gabungan dari Pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta menolak kebijakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Rabu (8/2/23).

Pantauan telusur.co.id ratusan massa ojol itu datang ke depan Gedung Balai Kota DKI sekitar pukul 12.00 WIB dengan memakai atribut ojol masing-masing wilayahnya. MEreka membawa bendera, banner dan tampak pula satu mobil komando di tengah-tengah massa aksi.

Salah satu banner bertuliskan "Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi Kemacetan atau COPOT!!!" terpampang jelas di depan Balai Kota DKI.

Salah satu orator di atas mobil komando meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membatalkan rencana kebijakan ERP itu, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat Ibu Kota.

"Tolak ERP di jalanan Jakarta karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," kata salah satu orator.

Sebagai informasi, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Berdasarkan Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000. Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota. [Fhr]