telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid menekankan, pentingnya pembenahan data bese kepegawaian yang terintegrasi baik dari daerah dan pusat. 

Hal itu disampaikan Anwar menyoroti temuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal data 97 ribu data PNS fiktif. Puluhan ribu PNS fiktif itu disebut tetap menerima gaji dan dana pensiun meskipun tak memiliki keberadaan yang jelas.

"Lewat sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan basis data yang jelas, seluruh persoalan baik gaji, pembiayaan lain semua pasti akan singkrong," kata Anwar kepada wartawan, Selasa (25/5/21). 

Anwar mengaku yakin, ketika data base bagus, maka hal - hal seperti temuan 97 ribu PNS fiktif tidak ada lagi. 

"Saya mendukung kerja Kementerian Dalam Negeri dan menpanRB yang akan berfokus menyusun data terintegrasi bagi ASN," paparnya. 

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, sudah saatnya Kemendagri dan Kemenpan RB menerapkan data terintegrasi bagi ASN. Terlebih lagi, kemajuan teknologi informasi sudah lebih maju. 

"Maka birokrasi kita juga mesti maju," tukasnya. [Fhr]