telusur.co.id - Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Ahmad Effendi Choirie menyoroti persoalan kemiskinan yang dinilai menjadi isu sosial paling mendesak yang harus menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah.
Berdasarkan hasil survey yang dirilis Denny JA, Gus Coi, Sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa 50 persen lebih masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi miskin. Bahkan, menurutnya, sebagian di antaranya tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Berkenaan dengan data yang ia sebutkan, ia mengindikasikan mayoritas warga NU masuk dalam kategori ini. Pasalnya masyarakat Indonesia muslim yang mengaku NU itu berjumlah lebih dari 50 persen.
“Nah ketika NU bisa menyelesaikan umatnya, warga nahdliyyinnya dalam konteks kesejahteraan, maka NU berarti telah ikut berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Berarti punya andil besar disitu,” ungkapnya saat menggelar konferensi pers usai melaksanakan kegiatan Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dalam rangka Menyambut Muktamar ke 35 NU dan Rangkaian Peringatan HUT ke 59 DNIKS dengan tema “Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial” pada Jumat, (10/7/2026) di Aula DNIKS, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa jika pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan problem Indonesia, maka harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan warga NU.
"Meningkatkan kesejahteraan NU berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menyelesaikan problem NU berarti sekaligus ikut menyelesaikan problem Indonesia,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan kemiskinan, Gus Coi juga mengemukakan kritiknya mengenai kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebaiknya tidak dilakukan dengan membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui pajak.
“Sekarang kan yang terjadi adalah Indonesia, 82 persen itu hidup dari pajak untuk menghidupi pejabatnya ini,” ungkapnya.
Negara, seharusnya lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di darat, laut, maupun udara secara profesional, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Hasil pengelolaan tersebut, menurutnya, dapat menjadi sumber utama pembiayaan program-program kesejahteraan.
“Idealnya itu kemudian rakyat menengah ke bawah bebas pajak, yang ditarik pajak itu menengah ke atas, yang bawah tidak. Itu bagian dari cara untuk menyejahterakan rakyat,” terangnya.
Menutup keterangannya, ia berharap agar berbagai masukan yang disampaikan dalam sarasehan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi NU menjelang penyelenggaraan muktamar ke 35 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Ia berharap organisasi tersebut mampu melahirkan konsep-konsep yang relevan untuk menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat dalam dalam menjalani abad keduanya.
“Sehingga produk-produk NU pasca muktamar ini untuk memasuki abad keduanya itu punya konsep-konsep yang relevan untuk kepentingan Masyarakat,” pungkasnya.
