telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, menyoroti minimnya koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pelaksanaan pembangunan empat Sekolah Rakyat di Sumatera Utara. Menurutnya, proyek strategis tersebut seharusnya turut diinformasikan kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
Politikus yang akrab disapa Ijeck itu mengapresiasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima informasi maupun koordinasi dari Kementerian PU terkait pelaksanaan proyek di wilayah Sumatera Utara.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (6/7/2026).
"Di Sumatera Utara ada empat Sekolah Rakyat yang sedang dibangun, yaitu di Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Asahan. Tapi sama sekali saya tidak tahu tentang pembangunan ini, dan tidak pernah mendapat informasi dari Kementerian PU," kata Ijeck.
Menurutnya, sebagai mitra kerja Kementerian PU, Komisi V DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Karena itu, koordinasi dengan anggota DPR RI dari daerah yang menjadi lokasi pembangunan dinilai penting.
Ijeck menjelaskan, terdapat dua anggota Komisi V DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Namun, keduanya sama-sama tidak mengetahui adanya pembangunan empat Sekolah Rakyat tersebut.
"Saya malah mengetahui informasi ini dari pihak lain. Padahal kami juga ingin melihat langsung bagaimana proses pembangunannya di lapangan," ujarnya.
Ia memahami bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia, sementara pembangunan fisiknya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Meski demikian, menurutnya, pelaksanaan proyek tetap memerlukan komunikasi yang baik dengan para anggota DPR RI di daerah agar pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan pemanfaatan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.
"Kami bukan ingin mengurangi kewenangan siapa pun. Kami hanya ingin mengetahui dan melihat bagaimana pembangunan itu dilaksanakan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ijeck berharap pembangunan empat Sekolah Rakyat di Sumatera Utara dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan yang layak.
Ia juga mengingatkan agar kualitas konstruksi menjadi perhatian utama sehingga bangunan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis serta anggaran yang telah dialokasikan.
"Semoga pembangunan ini benar-benar terlaksana dengan baik dan memberi manfaat besar bagi daerah. Bangunan fisiknya juga harus sesuai dengan anggaran dan spesifikasi, jangan sampai belum lama selesai sudah mengalami kerusakan," tutupnya.
Diketahui, empat lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara berada di Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Asahan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan melalui penyediaan sarana belajar yang representatif dan berkualitas.
