telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nafa Urbach, menyoroti penurunan signifikan jumlah peserta program magang reguler serta meminta pemerintah memastikan Program Magang Nasional 2026 berjalan lebih merata dan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan.
Hal itu disampaikan Nafa dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Nafa mempertanyakan turunnya jumlah peserta magang reguler yang dinilainya cukup drastis. Berdasarkan data yang dipaparkannya, peserta magang reguler menyusut dari sekitar 44 ribu orang pada 2024 menjadi hanya sekitar 13 ribu peserta hingga Juli 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan apakah penurunan tersebut berkaitan dengan fokus baru pada program magang bagi lulusan perguruan tinggi sehingga mengurangi kesempatan bagi lulusan SMA dan SMK.
"Data menunjukkan penurunan tajam peserta magang reguler dari 44 ribu pada 2024 menjadi hanya 13 ribu per Juli 2026. Mengapa demi mengejar target magang lulusan perguruan tinggi, hak-hak anak-anak lulusan SMK atau SMA seolah dikorbankan, Pak?" tanya Nafa.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu menegaskan, kebijakan pengembangan program magang seharusnya tetap memberikan ruang yang adil bagi lulusan sekolah menengah untuk memperoleh pelatihan, meningkatkan kompetensi, dan mendapatkan pengalaman kerja.
Selain persoalan jumlah peserta, Nafa juga menaruh perhatian pada pemerataan pelaksanaan Program Magang Nasional 2026. Ia meminta pemerintah menjamin bahwa peserta dari daerah pedesaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut.
"Bagaimana jaminan pemerataan di angkatan kedua nanti agar anak-anak di daerah pedesaan seperti di daerah pemilihan saya tidak tersisih?" ujarnya.
Nafa turut menyoroti rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian setelah peserta menyelesaikan program magang. Berdasarkan data yang disampaikannya, sektor tersebut hanya mampu menyerap sekitar 1,2 persen penawaran kerja pascamagang.
Karena itu, ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan langkah yang lebih konkret agar Program Magang Nasional tidak hanya berorientasi pada kebutuhan industri di kawasan perkotaan, tetapi juga mampu memperkuat sektor agribisnis dan sentra pangan di berbagai daerah.
"Strategi konkret apa yang akan dilakukan agar Program Magang Nasional 2026 tidak bias perkotaan dan mampu menyentuh sektor agribisnis di kawasan lumbung pangan seperti Purworejo, Magelang, dan Temanggung, terutama di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah?" katanya.
Menurut Nafa, pemerataan akses program magang menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Sorotan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait efektivitas program magang nasional, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemerataan akses pelatihan kerja di berbagai wilayah.
