telusur.co.id - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Sam'un Jaja Raharja mengungkapkan bahwa Golkar adalah partai karya dan kekaryaan. Dimana nilai-nilai dasar Golkar pada pengabdian untuk Bangsa dan Negara melalui karya dan pengabdian para kadernya.
Golkar juga sepatutnya dipimpin mereka yang memahami proses perjalanan partai berlambang pohon beringin. Salah satu dari sekian nama yang patut diperhitungkan itu adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Sebab ia mewarisi sifat, karakter, gaya kepemimpinan ayahnya yakni Presiden RI ke-2 Soeharto, berikut memahami perjalanan Golkar melalui proses yang berjalan secara alamiah.
"Tommy memperoleh semua itu melalui dialog, pembicaraan, kedekatan personal dan interaksi intens yang berjalan sehari-hari dengan orang yang pernah membina Golkar" terang Prof Sam'un dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (10/8/23).
Partai Golkar, kata dia, merupakan wadah yang paling cocok dengan DNA Tommy Soeharto. Karena Tommy telah melalui perjalanan panjang, sudah teruji dan partai ini adalah partai yang bersifat karya-kekaryaan.
Menanggapi soal pembiayaan hingga mencapai Rp 500-600 miliar untuk memilih pimpinan partai politik, menurutnya besaran angka itu memang bukan angka kecil. Akan tetapi besaran angka itu jauh lebih kecil dibandingkan akumulasi manfaat yang akan didapatkan organisasi partai politik.
"Relatif, dalam arti kalau ditanggung - renteng bersama jadi ringan. Kalau ditanggung pribadi ya bisa setengah triliun lebih, tetapi hasilnya kan bisa menggerakkan roda partai dan akumulasi manfaatnya jauh lebih besar," katanya.
Prof Sam'un menyatakan itu terkait pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech di Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, 31 Juli 2023 lalu. Saat itu, JK menyebut untuk menjadi ketua umum partai politik di Indonesia butuh ongkos yang besar hingga Rp 500-600 miliar.
Pernyataan JK itu menyeruak di tengah munculnya dorongan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Sejumlah nama yang didorong maju sebagai caketum dalam munaslub, di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia dan Bambang Soesatyo. Terakhir ada nama Tommy Soeharto yang turut didorong maju.
Menurut Prof Sam'un, bergulirnya kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta perdagangan kelapa sawit di Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertegas kader-kader Golkar mendorong digelarnya munaslub. Dan, selama kasus tersebut bergulir di Kejagung, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Misalnya, jika kemungkinan terburuknya terjadi, dimana Ketum Golkar Airlangga Hartarto terjerat hukum di Kejagung, maka mau tidak mau harus ada nahkoda baru untuk memimpin Golkar. Karena bagaimanapun roda organisasi harus terus berjalan, apalagi sekarang tahun politik jelang Pemilu 2024.
"Dorongan munaslub sah-sah saja dilakukan, karena misalnya sudah tidak ada ketua umum kan tidak ada nahkoda. Kalau tidak segera memilih pemimpin baru, itu akan mengganggu partai secara keseluruhan," ucap Prof Sam'un.
"Secara administratif misalnya, untuk tandatangan, sign, surat-menyurat kan harus tandatangan ketum. Sementara dia harus bolak balik ke Kejaksaan akan merepotkan. Belum secara substantif, dia pikirannya sudah terpecah," imbuhnya. [Tp]
