Oleh: Muslim Arbi
Telusur.co.id - Saat Menteri Perdagangan, Enggartiato Lukito Impor beras sebanyak 2,3 juta ton pada 2018. Presiden Joko Widodo berada di mana?
Karena saat itu sempat terjadi kegaduhan nasional dalam kasus impor beras itu. Menteri Perdagangan yang adalah kader partai NasDem itu sempat dikritik tajam DPR dan Kepala Bulog, Budi Waseso sempat bersitegang sampai terucap "mata mu", toh impor tetap jalan.
Hari ini beras impor itu sebagian membusuk. Dan rencana akan dimusnahkan. Tidak sedikit 20.000 ton yang membusuk itu; jika di kalikan Rp 8.000/liter, maka dana APBN yang sia-sia itu sebesar Rp 160 Miliar.
Tagar #TangkapEnggar 2 hari ini menjadi Trending Topik dengan 19 ribu lebih tweets. Tagar yang diinisiasi oleh Iwan Sumule dari Partai Gerindra itu nampaknya didukung oleh Partainya.
Beberapa waktu lalu, Rizal Ramli juga bersuara keras agar Enggar, mantan politisi Golkar itu di copot. Juga pengamat ekonomi Faisal Basri anggap Enggar biang kerusakan dari Importasi Pangan.
Penulis juga menulis agar Enggar diganti bahkan bila perlu ditangkap KPK atas sejumlah kasus-kasus impor yang membelitnya.
Bahkan KPK memanggil mantan ketua REI ini agar diperiksa dalam kasus Bowo Sidik, tapi membangkang, dan anak-anak buahnya di Kemendag pun berani melawan KPK saat dipanggil untuk diperiksa. Nama Enggar pun hilang dari BAP Bowo Sidik, sehingga mantan anggota DPR Gokar itu pun bingung saat di Persidangan.
Sebenarnya selain kasus Bowo Sidik, banyak izin impor pangan selain beras juga disorot para pengamat dan aktifis seperti: Gula, Garam, Bawang Putih, Bahan baku miras (Ethanol) dan lain sebagainya. Semua perizinan patut diusut tuntas jika mau membenahi persoalan importasi pangan selama Kementrian Perdagangan dijabat Enggar.
Terkait dengan soal di atas, publik lalu bertanya-tanya, hebat benar Politisi asal Cirebon ini? Importasi pangan yang sesungguhnya bertentangan dengan janji Jokowi saat Pilpres. Jokowi berjanji untuk setop impor pangan di antara 66 janji Pilpres 2014, toh dilakukan Enggar. Kalau lihat dari sikap diamnya, Jokowi sepertinya setuju. Tapi, bisa saja Jokowi akan beralibi itu kan kerjaan Menteri Perdagangan, jangan kaitkan dengan saya. Seperti yang sering publik dengar selama ini "bukan urusan saya".
Sikap Jokowi yang mendiamkan Enggar impor pangan yang langgar komitmen pilpres sesungguhnya bisa dikatakan Jokowi setuju.
Makanya, belakangan ketika Enggar dihujat, semestinya Jokowi juga tidak bisa lari dari tanggung jawab. Karena menteri-menteri Jokowi hanya melaksanakan tugas. Semua beban tanggung jawab ada di pundak okowi.
Apakah karena itu KPK juga akhirnya ewuh pakewuh untuk sentuh Enggar dalam kasus yang rugikan negara ratusan miliar beras busuk ini?
Konon, dalam importasi beras yang dilakukan saat musim panen padi dalam negeri ini, ada target-target rente yang hendak diburu oleh para importir.
Jika Jokowi tidak segera mengganti Enggar waktu itu dan tetap membiarkan Enggar, publik menganggap Enggar memang sengaja "dipelihara" Jokowi untuk sedot dana Pilpres dalam kasus importasi pangan yang sebenarnya dilanggar itu.
Publik pasti menduga, bisa saja Enggar tetap dipertahankan karena memberi keutungan bagi Jokowi.
Bisa saja karena itu KPK juga takut menangkap dan memproses Enggar yang kasusnya sudah banyak dikritik itu. Padahal KPK bisa saja lakukan itu tanpa beban demi pemberantasan dan pencegahan kasus-kasus korupsi yang telah dan sedang dilakukan penguasa.
Publik lalu menganggap, jika tidak ada "apa-apa" antara Jokowi dan Enggar, bisa saja Enggar telah dipecat lama dari kursi kabinet dan Jokowi bisa perintahkan KPK segera periksa Enggar untuk menepis tudingan ini. Tapi, nyatanya tidak dilakukan Jokowi sampai usia kabinet 2104-2019 berakhir bukan?
Penulis adalah Direktur Gerakan Perubahan (GarpU)
