DPR Dorong Prabowo Turun Tangan, Tangani Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz - Telusur

DPR Dorong Prabowo Turun Tangan, Tangani Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. foto fraksi pkb

telusur.co.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam diplomasi dengan Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz.

Menurut Syafruddin, situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara. Ia menilai keterlibatan langsung presiden akan memberikan daya tekan diplomatik yang lebih kuat.

“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Hingga saat ini, dua kapal tanker Pertamina masih tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan, termasuk kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran disebut terus melakukan diplomasi intensif guna memastikan keselamatan kapal beserta awaknya. Meski demikian, Syafruddin menilai langkah tersebut perlu ditingkatkan ke level strategis agar penyelesaian dapat dicapai lebih cepat dan efektif.

Ia menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi global, yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan di kawasan ini, kata dia, tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.

Lebih lanjut, Syafruddin menilai keterlibatan langsung Presiden Prabowo juga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan multilateral di tengah konflik yang masih berlangsung.

Selain itu, situasi ini dinilai sebagai momentum bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi pasokan energi, guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan konflik.

“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya. [ham]


Tinggalkan Komentar