telusur.co.id - Ancaman krisis pangan global kian nyata seiring meningkatnya konflik geopolitik, terutama perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang turut memperparah tekanan terhadap harga pangan dunia. Di saat yang sama, dampak perang Ukraina dan Rusia juga belum sepenuhnya mereda, menciptakan ketidakseimbangan serius dalam sistem pangan global.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai situasi ini sebagai “bencana” bagi stabilitas pangan dunia. Ia menyebut sekitar satu miliar penduduk dunia kini berada dalam ancaman kelaparan, bahkan berujung pada meningkatnya angka kematian akibat krisis pangan.
Menurutnya, kegagalan global dalam mengelola distribusi pangan turut berkontribusi pada kondisi ini. Program Millennium Development Goals (MDGs) dinilai belum mampu mengatasi persoalan kelaparan, sementara target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-2 untuk mengakhiri kelaparan pada 2030 terancam kembali gagal.
“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” ujar Riyono.
Ia menjelaskan, gangguan distribusi menyebabkan harga pangan melonjak, ketersediaan menurun, dan permintaan meningkat. Dalam kondisi ini, pangan bahkan berubah menjadi instrumen politik yang kerap merugikan petani sebagai produsen utama.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Riyono mengusulkan tiga langkah strategis guna memperkuat ketahanan pangan nasional di Indonesia.
Pertama, memastikan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, termasuk menjaga cadangan beras yang telah mencapai lebih dari 4 juta ton agar tetap berkualitas dan terkelola dengan baik.
Kedua, memberikan perlindungan kepada petani melalui skema insentif harga yang menguntungkan serta tambahan perlindungan seperti asuransi hasil pertanian, terutama menghadapi risiko perubahan iklim seperti kemarau panjang.
Ketiga, menjaga anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak mengalami pemotongan. Ia menekankan bahwa anggaran sekitar Rp60 triliun harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan jika diperlukan, mengingat sektor ini menjadi kunci penyediaan pangan dan protein nasional.
Riyono menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut penting agar Indonesia tidak terdampak langsung oleh krisis pangan global. “Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat hingga pelosok,” tutupnya. [ham]
