telusur.co.id - Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan kemiskinan di tanah air mencapai 0 persen, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat terbatas bersama perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Rapat tersebut membahas fenomena kependudukan di Jakarta yang kemiskinan ekstremnya bertambah dan berkaitan langsung dengan stunting (gizi buruk).

Dalam rapat terbatas tersebut, Heru menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menemukan akar masalah kemiskinan yang terjadi di Ibu Kota dalam waktu singkat ini. 

Sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat terkait masalah kemiskinan ekstrem tersebut dengan tepat sasaran. 

“Sasarannya harus tepat. Untuk itu, saya sudah minta kepada BKKBN untuk menetapkan sampel dan memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta (yang juga sudah terkoneksi dengan BKKBN) selalu update dan sasarannya tepat,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1/23).

Lanjutnya, data tersebut nantinya akan dilakukan profiling (pemetaan) dan verifikasi data yang kemudian dicocokkan dengan program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto yang melihat jumlah bantuan yang diberikan pemerintah seharusnya tidak ada penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem.

"Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya harusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem jika tidak ada pertambahan penduduk baru lagi," ungkap Tavip.

"Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema (bantuan) yang ada. Inilah justru sedang dicari akar persoalannya," imbuhnya. [Fhr]