telusur.co.id - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menanggapi surat terbuka Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang ditujukan kepada Pimpinan DPR Rperihal pemecatan Presiden Jokowi.

Dalam surat itu, Denny mengatakan bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum yang ada, untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.

“Jokowi harusnya bisa legowo saat turun (tak lagi menjabat jadi presiden) pada 2024. Bukan malahan sibuk capres dan cawapres. Bapak presiden harus tahu, tak ada dalam Undang-undang manapun presiden sibuk ngurus pencapresan berikutnya,” kata Jerry kepada wartawan , Jumat (9/6/23).

Jerry juga menilai, mestinya Presiden Jokowi memberikan wejangan saja kepada siapapun pemimpin ke depan dan mengingatkan untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukan hanya kelompok maupun pribadi.

“Memang kalau Soekarno berjuluk Bapak Proklamator, Soeharto Bapak Pembangunan, BJ Habibie Bapak Otonomi, Gus Dur Bapak Toleransi, Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Perdamaian,” katanya.

“Untuk Presiden Jokowi akan dikenang sebagai bapak cawe-cawe,” ungkapnya singkat.

Menurutnya, jika Jokowi ingin menjadi sahabat rakyat bukan musuh rakyat maka harus peduli, cinta rakyat dan berkorban untuk rakyat. Jangan munafik dan penuh kepalsuan.

“Kalau memang mau dicintai rakyat maka Jokowi harus peduli dan berkorban untuk rakyat bukan cawe-cawe pilpres 2024. Jangan manjadi orang munafik dan penuh kepalsuan,” tandasnya.[Fhr]