telusur.co.id -Komisi IX DPR RI memastikan akan membawa seluruh aspirasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang terdampak kebijakan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke meja pembahasan bersama BGN. Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Muazzim Akbar, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, Selasa (14/7/2026).

Muazzim menegaskan seluruh masukan yang disampaikan para mitra tidak akan berhenti di forum RDPU. Menurutnya, Komisi IX DPR RI akan membawa berbagai persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang.

"Insyaallah, apa yang disampaikan Bapak-Ibu pada hari ini akan kami diskusikan dalam RDP dengan BGN. Komisi IX akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan moratorium yang diterapkan pemerintah perlu dipahami sebagai bagian dari upaya penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lebih baik. Pemerintah, kata dia, juga sedang memperkuat mekanisme pelaksanaan sehingga penggunaan anggaran dapat berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Meski demikian, Muazzim memastikan moratorium tidak berarti menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan program unggulan pemerintah tersebut tetap menjadi prioritas, terlebih saat kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali berjalan.

"Program Makan Bergizi Gratis wajib terus berjalan. Jadi tidak perlu khawatir karena anak-anak sudah kembali bersekolah dan program ini tetap menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Muazzim juga menaruh perhatian khusus kepada para mitra yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, mitra yang sudah mengantongi ID resmi dan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional, tetapi belum dapat beroperasi akibat moratorium, memiliki dasar yang kuat untuk diperjuangkan agar segera memperoleh kepastian.

Sebaliknya, ia menilai kondisi berbeda berlaku bagi pihak yang membangun fasilitas secara mandiri tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan maupun identitas resmi dari BGN.

"Kalau sudah mendapatkan ID, sudah mendapat rekomendasi, tentu akan kami perjuangkan. Tetapi kalau belum mendapatkan ID dari BGN lalu membangun sendiri, itu tentu menjadi tanggung jawab masing-masing dan akan sulit untuk diperjuangkan," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Muazzim kembali memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal seluruh aspirasi mitra dalam pembahasan bersama Badan Gizi Nasional. Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi mitra yang telah memenuhi seluruh ketentuan, sekaligus memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.