telusur.co.id - Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, menghadiri rapat komisi XI dengan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Rapat yang dilaksanakan di Jakarta ini membahas tentang Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB). Ada sejumlah catatan yang diberikan Anis dalam rapat ini 

Pertama, Anis mengingatkan semua pihak perlu mencermati tentang peruntukan KBLBB ini. Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil masih rendah.  Yaitu 99 mobil dari 1.000 penduduk. 

"Artinya mobil masih menjadi barang mewah di negeri kita," kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/12/22). 

wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menjelaskan bahwa ketika insentif untuk KBLBB diberikan, maka akan mencederai perasaan masyarakat. Anis memandang kurang tepat membandingkan insentif untuk mobil listrik dengan negara lain karena kondisinya berbeda.  

"Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," ujarnya.  

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini pun menegaskan, sebaiknya keputusan untuk memberikan insentif  KBLBB tidak hanya melihat dari sisi supply side. Tetapi perlu dipikirkan juga demand side nya, siapa yang akan membeli. Baik demand side yang orientasinya eksport maupun untuk keperluan domestik. Termasuk analisis daya beli yang dimiliki pasar domestik. 

"Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama, sehingga insentif yang diberikan untuk KBLBB betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia," tandasnya. [Tp]