telusur.co.id - Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran penerapan PSBB, menguatkan dugaan bahwa hingga saat ini pemerintah memang tidak memiliki grand desain penanangan Covid-19.

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena nggak jelas konsepnya, nggak jelas ukuran evaluasinya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta dalam keterangannya, Senin (4/5/20).

"Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah ungkapkan grand desain penangangan Covid-19 termasuk target waktu untuk mengatasinya. Jadi makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah," lanjutnya. 

Menurut Sukamta, para kepala daerah saat ini sangat terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB. Mereka sekarang ini sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus terus terjadi. 

"Eh kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan. Kalau kebijakan bolak-balik nggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah pak Presiden," ucap dia. 

Sukamta menilai wacana relaksasi PSBB yang disampaikan Mahfud M semakin menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik.

Semestinya, dalam kondisi sekarang pemerintah tak membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya. Apalagi pernyataannya Mahfud MD bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah.karena masyarakat masih tak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. 

"Kritik cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sudah banyak disampaikan, sekarang udah jalan 2 bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki. Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur," tegas dia. 

Oleh sebab, Ia meminta pemerintah mengatur siapa yang boleh bicara soal kebijakan penanganan Covid-19, PSBB, dan lain-lain. 

" Jangan sampai para pejabat pemerintah rebutan panggung tetapi malah bingungkan rakyat dan buat gaduh, " ucap dia 

Selain itu, Sukamta juga meminta pemerintah memperjelas grand desain penanganan Covid-19, juga menetapkan kriteria atau standar yang jelas soal kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap. Pemerintah perlu mewaspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali. Sehingga dengan kondisi seperti, menurut Sukamta, mestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas. 

"Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi Covid-19 secara komprehensif. Pemerintah juga bisa melakukan benchmark negara-negara yang sukses tangani Covid-19 untuk kemudian diambil metode-metode yang diangap jitu untuk tangani virus ini," tandasnya.[Fhr]