telusur.co.id - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mendorong DPD I Partai Golkar berani bersuara terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Bahkan, DPD I Golkar harus berani menggalang dukungan menggantikan Airlangga dari jabatan Ketum.

"Nggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7/23)

Munaslub bisa terlaksana apabila diajukan DPD tingkat I Partai Golkar. Minimal 2/3 DPD tingkat I yang mengajukan dari total 38 provinsi.

Menurut Idrus, saat ini posisi Airlangga sedang tidak menguntungkan secara politik. Karena, Airlangga diduga terlibat dalam beberapa kasus hukum dalam waktu belakangan ini.

Airlangga, sebelumnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan pada 2021.

"Banyaknya kasus-kasus yang mengkaitkan nama ketua umum. Sehingga kita beranggapan dan menduga kuat itu telah memberatkan partai bahkan menyandera partai," kata Idrus.

Idrus mengingatkan DPD I untuk memikirkan masa depan Golkar. Kasus hukum yang menyeret Airlangga belahan akan berimbas pada Partai Golkar di Pemilu 2024 mendatang.

"Ini apakah memberatkan partai atau tidak. Harus ada kesadaran bersama untuk menjawab. Iya memberatkan? Kalau memberatkan mari sama-sama menentukan langkah," imbaunya.

Idrus menilai seluruh kader Partai Golkar sudah harus mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan individu atau kelompok. Dengan begitu kader bisa menentukan sikap. 

"Mestinya itu cara berpikirnya, jangan terpaksa. Masa sih kader? Kami ini kan tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran,” kata dia.[Fhr]