telusur.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan melarang mudik bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) pada saat Ramadan maupun hari raya Idul FItri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia.

"Saya mau ambil keputusan, bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi pada saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang pembahasan antisipasi mudik melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/20).

Jokowi meminta jajaran kementerian untuk mempersiapkan segalanya terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan mudik bagi seluruh masyarakat.

"Oleh sebab itu, saya minta dilakukan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini (pelarangan mudik), mulai disiapkan," sebut Jokowi

Jokowi juga mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68 persen masyarakat yang tidak mudik, 24 persen ingin mudik, dan 7 persen sudah mudik. Menurut Jokowi, angka 24 persen ini masih cukup tinggi.

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi," terang Jokowi

Dari Hasil survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan kepada 3.853 responden lewat media sosial pada 28-30 Maret 2020 mencatat bahwa masih ada sebanyak 43,78 persen responden memilih untuk tetap mudik, sementara 56,22 persen menyatakan tidak akan mudik.

Sementara itu, dari hasil survei yang dilakukan SMRC, diketahui masih ada 31 persen warga Jakarta yang ingin mudik saat lebaran nanti. Mereka yang ingin mudik termasuk dari kalangan berpendidikan dan berpenghasilan tinggi.

Tidak hanya itu, kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) jika tren mudik tinggi, memprediksi risiko penyebaran corona akan semakin tinggi. [Tp]