telusur.co.id - Jika Pilkada Serentak tetap dilakukan pada Desember 2020, maka dikhawatirkan bisa menelan banyak korban.

Hal ini seperti Pemilu 2019 lalu dimana korban cukup banyak yakni petugas yang meninggal mencapai 894 orang. Sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.

Begitu disampaikan Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby dalam diskusi secara virtual, Kamis (28/5/20).

"Jangan kita melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga," ujar Alwan.

Menurut Alwan, jika pilkada dipaksakan pada 2020 nanti, maka yang banyak menjadi korban adalahmasyarakat. Karena kerumunan orang tidak bisa dipisahkan pada saat pemilihan di TPS

"Disitu akan ada genosida besar-besaran di tingkat TPS karena kita semua datang ngumpul dan lain-lain sebagainya. Prinsip demokrasi kita adalah langsung umum sedangkan covid-19 ini standar protapnya adalah gak boleh kumpul-kumpul, ga boleh ke TPS," terangnya.

Oleh karena itu, JPRR meminta kepada Pemerintah untuk memundurkan Pilkada serentak untuk tidak dilaksanakan pada Desember 2020 nanti.

"Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," kata Alwan.

Diketahui, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (27/5).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pemilihan Desember 2020 merupakan opsi pertama dari tiga opsi yang ada, yakni Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Komisi II DPR RI juga menyetujui tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 15 Juni mendatang. [Tp]