telusur.co.id - Indonesia menegaskan ambisinya untuk memperkuat posisi dalam tata kelola budaya global melalui langkah diplomasi di tingkat internasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan langsung pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Antar-Pemerintah UNESCO untuk pelestarian warisan budaya takbenda periode 2026–2030 dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany di Paris.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat peran dalam menjaga dan mengelola warisan budaya dunia secara lebih inklusif, khususnya yang berbasis komunitas.

Fadli Zon menegaskan bahwa Indonesia ingin berkontribusi aktif dalam penguatan konsep living heritage atau warisan budaya yang hidup, yang tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga tetap memiliki fungsi sosial, budaya, dan spiritual di tengah masyarakat.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengelolaan Candi Borobudur. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menjaga nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Value/OUV) situs tersebut, sekaligus memastikan Borobudur tetap hidup sebagai ruang budaya dan spiritual.

“Borobudur harus dipahami sebagai warisan dunia yang hidup dan terus memberi makna bagi masyarakat,” ujar Fadli Zon.

Dalam pertemuan itu, Indonesia juga membahas rencana pemasangan chattra pada stupa utama Borobudur. Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut bukan rekonstruksi struktur asli, melainkan intervensi yang bersifat hati-hati, reversibel, dan berbasis kajian ilmiah melalui Heritage Impact Assessment (HIA).

UNESCO, melalui Khaled El-Enany, menekankan pentingnya proses teknis yang ketat sebelum keputusan diambil oleh Komite Warisan Dunia. Ia juga menegaskan bahwa Borobudur harus tetap diperlakukan sebagai situs hidup yang sensitif terhadap nilai sejarah dan spiritual.

Selain isu Borobudur, Indonesia juga mengusulkan pembentukan Asia-Pacific Center for Community-Based Safeguarding of Intangible Cultural Heritage di Indonesia. Inisiatif ini mendapat respons positif dari UNESCO karena dinilai memperkuat peran komunitas dalam pelestarian budaya.

Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peran kantor UNESCO di Jakarta, yang akan memasuki usia 75 tahun pada 2026. Indonesia mendorong peningkatan keterlibatan tenaga ahli nasional dalam program-program UNESCO di kawasan Asia-Pasifik.

Langkah diplomasi budaya ini menegaskan strategi Indonesia untuk menjadikan kebudayaan bukan hanya sebagai identitas nasional, tetapi juga sebagai instrumen kerja sama internasional, pembangunan, dan diplomasi global.