telusur.co.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Dipaparkan Gus Ipul sebutan akrab Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin yang selama ini luput dari perhatian baik yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people). Mereka ada di sekitar kita, tetapi tidak mampu makan layak, bahkan menebus ijazah pun kesulitan. Ini yang harus kita jemput,” ujarnya dlm keterangan tertulis Selasa (28/4/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak yang tidak sekolah atau berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang dan terus meningkat setiap tahun, terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yakni memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan. Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran lewat bantuan sosial serta meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat.
Untuk mempercepat realisasi program, ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota berperan aktif, khususnya dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare untuk pembangunan sekolah berkonsep asrama (boarding school).
“Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelasnya.
Sejumlah daerah pun menyatakan komitmennya. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melaporkan proses penyediaan lahan yang hampir rampung. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Klaten menyatakan kesiapan meski harus mengalihkan rencana pembangunan lain.
Dari wilayah timur Indonesia, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam menegaskan dukungan penuh, termasuk dalam penguatan pendamping sosial di lapangan. Adapun dari Sumenep, Bupati Achmad Fauzi memastikan kesiapan lintas sektor di daerahnya.
Gus Ipul menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari ASN, penjaringan siswa, hingga pengawasan pelaksanaan program.
“Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah akan terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data sosial sebagai dasar kebijakan. Melalui digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah disebut berhasil menekan kesalahan penyaluran bantuan secara signifikan.
