telusur.co.id - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti lemahnya pengawasan program pemagangan nasional di Bali setelah ditemukan ketidaksinkronan data antarinstansi.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Felly mengungkap adanya perbedaan signifikan antara data BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait jumlah peserta magang.

Menurutnya, data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan penurunan jumlah peserta dari sekitar 900 menjadi 700 orang, sementara data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 1.358 peserta magang di Bali yang tersebar di 199 perusahaan.

“Ini menunjukkan minimnya koordinasi dan informasi antarinstansi,” tegas Felly dalam keterangan, Jum'at (17/4/2026).

Ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam program tersebut, yang berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.

Selain itu, keterbatasan jumlah pengawas menjadi persoalan serius. Dari lebih dari 20 ribu perusahaan yang terdaftar, hanya sekitar 16 pengawas yang bertugas di tingkat provinsi.

“Jumlah ini sangat tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal,” ujarnya.

Felly menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Ia juga mendorong adanya peran aktif pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dalam mengawasi pelaksanaan program magang.

Dengan penguatan koordinasi dan penambahan pengawas, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi peserta magang dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani.

“Masukan dari peserta magang harus segera direspons agar program ini benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya.