telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, mendesak pemerintah menjadikan Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu sebagai prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki peran strategis sebagai pintu utama distribusi logistik, namun hingga kini belum memperoleh perhatian pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Desakan itu disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Erna menilai masih terjadi ketimpangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur pelabuhan, khususnya di daerah-daerah penghasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan di Sumatera dan Kalimantan.
"Pelabuhan-pelabuhan di daerah menjadi mesin penghasil uang negara melalui aktivitas batu bara, migas, hingga ekspor komoditas. Namun, hasil yang diperoleh negara tidak kembali secara proporsional ke daerah," ujarnya.
Menurut Erna, ketimpangan tersebut membuat berbagai persoalan infrastruktur pelabuhan berjalan lambat untuk ditangani, mulai dari pengerukan alur pelayaran, rehabilitasi fasilitas, hingga peningkatan aspek keselamatan pelayaran.
Ia secara khusus menyoroti kondisi Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi urat nadi distribusi barang di Bengkulu. Dengan belum tersedianya jaringan jalan tol yang memadai serta keterbatasan kapasitas transportasi udara, keberadaan pelabuhan dinilai sangat vital bagi mobilitas logistik dan aktivitas ekonomi daerah.
Erna mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pengerukan alur pelayaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Namun, ia menilai kebijakan tersebut masih bersifat sementara dan belum menyelesaikan persoalan sedimentasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Kalau bukan karena Inpres, mungkin Pelabuhan Pulau Baai tidak dikeruk lagi. Padahal sedimentasi di alur pelayaran ini sudah menjadi persoalan klasik," katanya.
Karena itu, Erna meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyusun solusi jangka panjang, seperti penerapan teknologi sand bypassing atau metode lain yang mampu mengatasi sedimentasi secara permanen sehingga pemerintah tidak perlu terus melakukan pengerukan berkala.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah melanjutkan pendalaman alur Pelabuhan Pulau Baai hingga mencapai kedalaman minus 12 meter sesuai rencana lanjutan dalam Instruksi Presiden. Menurutnya, kedalaman alur saat ini yang berada di kisaran minus 6,5 meter LWS masih membatasi kapal yang dapat bersandar, yakni hanya sekitar 5.000 hingga 12.000 gross ton (GT).
Apabila pendalaman hingga minus 12 meter terealisasi, pelabuhan tersebut akan mampu melayani kapal berkapasitas lebih dari 20.000 GT. Kondisi itu diyakini dapat memangkas biaya logistik, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan daya saing ekonomi Bengkulu.
"Kalau kapal-kapal besar bisa masuk, biaya logistik akan turun dan ekonomi daerah bisa berkembang. Karena itu kami membutuhkan keadilan pembangunan untuk Bengkulu," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Erna berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga memastikan pelabuhan-pelabuhan yang telah beroperasi memperoleh peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Menurutnya, daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor kepelabuhanan sudah seharusnya mendapatkan dukungan pembangunan yang proporsional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
