telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Karena itu, ia menilai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pencegahan stunting hingga penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).
Pernyataan tersebut disampaikan Netty usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Netty mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kemendukbangga. Meski demikian, menurutnya keberhasilan administrasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Tentu saja hari ini saya tidak cukup puas dengan pencapaian WTP delapan kali yang diperoleh Kemendukbangga. Kita harus terus melakukan akselerasi terhadap penajaman program-program Kemendukbangga, karena kementerian ini memikul amanah yang sangat berat, mulai dari ketahanan keluarga, pengasuhan anak, pendewasaan usia perkawinan, pengasuhan remaja, sampai pembinaan lansia," ujar Netty.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah masih tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan. Menurut Politisi Fraksi PKS tersebut, pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan rendahnya literasi kesehatan reproduksi remaja maupun keterbatasan akses pasangan usia subur terhadap alat dan obat kontrasepsi.
"Ini menjadi sinyal keras buat pemerintah bahwa kita tidak boleh main-main dalam mengalokasikan anggaran yang memang dibutuhkan untuk mencegah unwanted pregnancy dan juga mencegah unmet need melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi," tegasnya.
Netty menjelaskan, kehamilan yang tidak direncanakan tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memengaruhi kualitas pengasuhan, kondisi psikologis keluarga, hingga memperburuk tingkat kemiskinan.
"Inilah yang sebetulnya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, berdampak secara psikologis pada pengasuhan, berdampak pada ekonomi, kemiskinan semakin tinggi, dan berikutnya adalah dampak pada skala pembangunan nasional. Kita akan kehilangan momentum bahwa Indonesia sedang mendulang bonus demografi yang akan kita siapkan sebagai generasi emas pada tahun 2045," katanya.
Selain itu, Netty meminta pemerintah menjelaskan dampak kebijakan pemblokiran anggaran terhadap pelaksanaan berbagai program Kemendukbangga. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menghambat upaya pencegahan stunting yang selama ini dilakukan melalui pembinaan keluarga dan remaja.
"Kalau ini terdampak, berarti ini juga menjadi sebuah pukulan keras. Karena Kemendukbangga sampai hari ini meskipun payung hukumnya belum lagi diperbarui, tapi sudah melekat bahwa Kemendukbangga punya tugas untuk menyelesaikan persoalan stunting. Dan kalau kita bicara stunting, kita tidak sedang mengobati," ujarnya.
Menurut Netty, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa remaja melalui edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan program pembinaan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah anak lahir.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penambahan anggaran bagi Kemendukbangga bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun keluarga Indonesia yang berkualitas dan memperkuat daya saing bangsa.
"Penambahan anggaran itu bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan ketahanan keluarga Indonesia," pungkas Netty.
