telusur.co.id - Sejumlah daerah tengah menerapkan kebijakan buka tutup tempat wisata akibat adanya lonjakan pengunjung. Situasi itu dikhawatirkan mempercepat penyebaran virus Covid-19, di tengah upaya vaksinasi yang sedang berjalan.

Anggota komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, kebijakan buka tutup itu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum teredukasi terkait kepatuhan dalam mentaati protokol kesehatan (prokes) disaat berwisata. Karenanya, pemegang otoritas kebijakan destinasi di daerah dan pusat pun semakin khawatir. 

"Tidak dipungkiri kebijakan buka tutup tempat wisata menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh sebab itu perlu singkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Dan benchmark yang telah di rekomendasikn oleh UNWTO dan WHO yaitu sehat, bersih adalah utama," kata Illiza, Senin (17/5/21).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melanjutkan, rekomendasi di atas jika di implementasikan di kebijakan protokol destinasi akan berbentuk, yaitu: tentukan zonasi hijau wisata ( buble destination) di setiap daerah wisata. Lalu, laksanakan prokes yang ketat dan tegas yang paling utama membatasi jumlah pengunjung . 

Ia menjelaskan, salah satu tugas penting pemenrintah dan turunan nya bagaimana kebijakan-kebijakan prokes atau pembatasan yang diambil harus selaras dari pusat hingga daerah. 

"Edukasi masyarakat terhadap prokes di masa Covid-19 harus lebih aktif dan masif lagi agar keributan dilapangan antara masyarakat dan petugas tidak terjadi/dapat terelakkan," tukasnya.[Fhr]