telusur.co.id -Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembangunan kesejahteraan sosial nasional akan menjadi fokus pembahasan dalam Sarasehan Nasional yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) pada Jumat, 10 Juli 2026, di Kantor DNIKS, Tanah Abang Timur, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-59 DNIKS sekaligus menyambut Muktamar ke-35 NU tersebut diharapkan melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang memperkuat kontribusi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu dalam menjawab berbagai persoalan sosial.
Ketua Panitia Sarasehan Nasional, Purwanto M. Ali, mengatakan forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga wadah merumuskan langkah konkret dalam membangun sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
Menurut Purwanto, NU memiliki modal sosial yang besar melalui jaringan pesantren, lembaga pendidikan, kegiatan dakwah, serta tradisi filantropi yang telah berkembang selama puluhan tahun. Potensi tersebut dinilai perlu diintegrasikan menjadi strategi nasional dalam menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga perlindungan kelompok rentan.
"Kami berharap sarasehan ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat menjadi rujukan bagi NU, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial nasional," ujarnya.
Ia menambahkan, konsep kesejahteraan sosial tidak semata berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup pemberdayaan, penguatan solidaritas sosial, pembangunan karakter, serta pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Sarasehan akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari kalangan ulama, akademisi, pejabat negara, hingga pelaku usaha. Di antaranya Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, Prof. Dr. KH. Masykuri Abdillah, Prof. Dr. KH. M. Mukri, Dr. KH. Endin AJ Soefihara, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, Nusron Wahid, Abdul Kadir Karding, Dr. Juri Ardiantoro, dan Dr. KH. Cholil Nafis.
Dari kalangan dunia usaha, forum ini juga dijadwalkan menghadirkan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Franciscus Welirang serta Komisaris PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Hendrick Kolonas. Selain itu, delapan akademisi, praktisi kesejahteraan sosial, dan pimpinan pesantren akan bertindak sebagai pembahas untuk memperkaya perspektif diskusi.
Sebanyak 75 peserta yang terdiri atas ulama, akademisi, pengelola lembaga sosial, praktisi, pengambil kebijakan, dan tokoh masyarakat dijadwalkan mengikuti forum tersebut secara terbatas.
Dalam pembahasannya, peserta akan mengulas sepuluh isu strategis, mulai dari ajaran Aswaja tentang kesejahteraan sosial, sejarah pelayanan sosial NU, kemiskinan struktural, penguatan filantropi Islam, pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga transformasi digital pelayanan sosial.
Forum ini juga akan membahas pentingnya kolaborasi antara NU dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial.
Sejumlah rekomendasi yang akan dirumuskan meliputi pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Nahdlatul Ulama (LKS-NU) yang terintegrasi hingga tingkat cabang dan ranting, penyusunan peta kerentanan sosial warga NU, penguatan kapasitas kader di bidang pekerjaan sosial, pengembangan model Pesantren Peduli Kesejahteraan Sosial, optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, hingga penyusunan Fiqih Kesejahteraan Sosial berbasis manhaj Aswaja.
Purwanto menegaskan hasil sarasehan tidak akan berhenti sebagai kajian akademik, tetapi diarahkan menjadi agenda aksi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara bertahap oleh berbagai pemangku kepentingan.
"Momentum ini diharapkan semakin memperkuat posisi Nahdlatul Ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sekaligus memperkokoh nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
