telusur.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghubungi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas rendahnya serapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Ibu Kota.
Padahal, Kementerian PKP telah menaikkan kuota penerima program renovasi rumah menjadi 10.000 unit. Namun hingga Minggu (28/6/2026), jumlah rumah yang telah terverifikasi dan dipastikan dapat direnovasi baru mencapai 809 unit.
Maruarar menyayangkan minimnya serapan tersebut. Menurut dia, kesempatan yang telah disiapkan pemerintah berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal apabila proses pendataan dan verifikasi berjalan lambat.
"Pak Gubernur kalau boleh, penyerapannya baru 809 orang, masih sedikit, jadi sayang program ini. Kuotanya sudah dinaikkan," ujar dia saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Pramono ketika meninjau BSPS di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Ara sapaan akrab Maruarar, meminta Lurah Kebon Sirih Heni menjelaskan kendala yang dihadapi warga RW 08 dalam mengakses bantuan bedah rumah.
Heni mengatakan pihak kelurahan telah mengajukan 137 rumah untuk memperoleh bantuan. Namun, hanya 10 rumah yang lolos proses verifikasi karena sebagian besar terkendala legalitas kepemilikan tanah.
"Untuk di Kebon Sirih beberapa sudah kami ajukan. Dari 137 rumah yang sudah kami ajukan, yang berhasil lolos verifikasi hanya 10 rumah karena ada beberapa alas hak yang tidak ada," ucap dia.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kementerian PKP, lurah dapat menerbitkan surat keterangan sebagai dokumen pendukung bagi calon penerima bantuan.
"Berdasarkan informasi dari Kementerian Perumahan saya selaku lurah bisa mengeluarkan surat keterangan untuk membantu para calon penerima, dan saya bersedia membuat surat keterangan tersebut," ungkap Heni.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menambahkan, penerbitan surat keterangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016.
Menanggapi usulan itu, Pramono meminta agar mekanisme tersebut dikaji terlebih dahulu.
Meski demikian, dia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap program bedah rumah.
"Kalau memang ada jalan untuk membantu, tentu akan kita dukung. Bu Lurah, mungkin dibuat berjenjang saja," tutur Pramono.
Di akhir pembicaraan, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang lebih layak.
"Bedah rumah ini bagus, bantu rakyat," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun mengatakan pemerintah daerah juga akan melakukan kajian lanjutan terhadap status legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS di Jakarta.
Di RW 08 Kebon Sirih tercatat terdapat 137 warga kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, sejauh ini hanya 10 warga yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan, terdiri dari tujuh pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tiga pemilik Akta Jual Beli (AJB).
Renovasi rumah penerima bantuan dijadwalkan mulai berlangsung pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 30 September 2026.
Berdasarkan pantauan telusur di lokasi, dua rumah yang akan direnovasi berada di gang sempit dengan kondisi yang sudah tidak layak huni.
Bangunan satu lantai tersebut hanya terdiri atas ruang keluarga, kamar tanpa pintu, serta dapur. Rumah juga tidak memiliki plafon dan sebagian besar gentengnya telah rusak.
Turut mendampingi kunjungan tersebut antara lain Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih.
Laporan: Malik Sihite
