telusur.co.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberi masukan tegas kepada pemerintah Indonesia untuk tak memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke tanah air. 

Hal itu ditegaskan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj usai melakukan pertemuan tertutup antara PBNU dengan Kementerian Luar Negeri di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/20).

"Kami beri masukan tegas, PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS," kata Said.

Pertemuan PBNU dengan Kemenlu tersebut berlangsung sekitar satu jam. Mereka membahas persoalan pemulangan WNI yang masih ada di kamp ISIS di Suriah. 

"Bu Menlu minta masukan PBNU," terang Said.

Dia mengungkapkan, alasan PBNU menolak WNI eks ISIS itu dipulangkan karena menilai bahwa para kombatan itu telah memilih jalan yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurutnya, perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan juga Al-quran. Ia beranggapan, ketika WNI tersebut memilih untuk bergabung dengan ISIS, maka mereka telah membuat kegaduhan.

"Oleh karena itu kenapa kita berbicara pemulangan 600 orang kalau itu menganggu ketenangan kenyamanan 260 juta warga Indonesia," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS itu.

Retno menjelaskan, pemerintah masih berupaya membereskan data yang dimiliki. Pasalnya, saat ini pemerintah belum memiliki data pasti terkait dengan WNI eks ISIS tersebut.

"Karena data yang kami terima banyak sekali yang simpang siur, jdi kami ingin memverifikasi," kata Retno. [Tp]