telusur.co.id - Anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra DPR RI Heri Gunawan mengaku heran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja dilantik bersama menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, dikabarkan akan kembali berutang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada investor asing.
Hal tersebut dilakukan dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang mengalami defisit dan kebutuhan negara yang membesar.
"Bisa jadi, hobi gemar berutang inilah yang menjadikan nama Sri Mulyani bersinar di dunia internasional dan mendapatkan banyak penghargaan. Ya, mendapatkan penghargaan internasional karena ikut memberi andil keuntungan kepada pemberi utang dengan memberi bunga yang tinggi?" kata Heri dalam keterangannya, Senin (28/10/19).
Heri menjelaskan, jalan pintas yang diambil Menkeu dengan cara menerbitkan global bond, secara tidak langsung membuktikan bahwa tidak adanya perbaikan ekonomi selama 5 tahun belakangan ini." Pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target dan penerimaan pajak yang selalu meleset," sindirnya.
Heri menganggap, selama ini, pemerintah memang tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak. Pemerintah masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas.
"Padahal, kondisi saat ini harga komoditas mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global," imbuhnya.
Politikus Partai Gerindra ini kembali ke masalah surat utang. Menurut dia, Surat Utang Negara (SUN) akan diterbitkan dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi USD dan Euro. Dimana, Mlmasing-masing sebesar USD1 miliar untuk tenor 30 tahun dan EUR1 miliar untuk tenor 12 tahun, yang berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049.
Karena itu, Ia bersimpulan bahwa yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani pada periode keduanya ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Sebab, tidak ada hal yang baru. "Utang, utang, dan utang," imbuh Heri.
Padahal, kata Heri, menteri dalam Kabinet Indonesia Maju belum satu bulan dilantik. "Belum 100 Hari Kerja, Menkeu Sri Mulyani mau tambah utang lagi," tukas Heri. [Ham]
