telusur.co.id - Elektabilitas Partai Golkar dikabarkan terus menurun disebabkan gonjang-gonjang di internal, hingga muncul wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.
Hal ini juga sejalan dengan turunnya elektabilitas Golkar, diperiksanya Airlangga sebagai saksi dalam kasus CPO. Hingga munculnya berbagai nama yang digadang-gadang siap menggantikan Airlangga.
Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES), Juhaidy Rizaldy Roringkon mengatakan, ada dua hal yang dapat menjadi dasar lengsernya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar.
Pertama, elektabilitas Golkar yang terus turun. Padahal, esensi bagi setiap partai politik tentang elektabilitas merupakan hal mutlak. Karena elektabilitas beririsan dengan tingkat keterpilihan partai di publik.
"Saat elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih tinggi," ujar Juhaidy dalam keterangannya, Minggu (30/7/23).
Jika partai seperti Golkar elektabilitasnya dari awalnya dua digit, tapi sekarang menjadi satu digit, patut menjadi perhatian bagi para pengurus utamanya.
"Kedua tentunya adanya dugaan terlibatnya Airlangga dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) 2021. Ia telah diperiksa hampir 12 jam di Kejagung pada Senin (24/7)," jelas Juhaidy.
Kasus ini juga merupakan pemeriksaan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO tahun 2021. Kedua alasan tersebut secara jelas dapat menjadi alasan dari aspek politik, hukum, dan utamanya etik.
Selain itu, menurut Juhaidy, belakangan ini asa beberapa nama yang berpotensi kuat untuk mengganti Airlangga yaitu, Luhut Binsar Pandjaitan, Bambang Soesatyo, Erwin Aksa, Bahlil Lahadalia, Ahmad Doli Kurnia, Agus Gumiwang.
Dari semua calon, Juhaidy berpandangan, calon paling kuat jika dilihat saat ini adalah Bahlil Lahadalia, sosok Menteri Muda diyakini akan membuat Golkar sebagai partai besar yang memelopori regenerasi kepemimpin politik secara demokratis.
“Sebagai partai modern, regenerasi akan menjadi nilai politik yang tinggi. Dengan Ketum yang muda akan membuat Golkar lebih mudah membangun komunikasi politik dan sekaligus meyakinkan pemilih milenial dan generasi Z yang jumlahnya sangat besar,” tutup Juhaidy.
Sebagai informasi, elektabilitas partai politik versi Lembaga Survei Indonesia per awal Juli 2023: PDIP 23,7 persen, Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen, Golkar 6,0 persen, PKB 5,7 persen.
Litbang Kompas pada bulan Mei 2023 telah melakukan survei mengenai elektabilitas partai politik. PDIP di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 23,3 persen. Diikuti Gerindra 18,6 persen, Demokrat 8 persen, Golkar 7,3 persen, NasDem 6,3 persen, PKB 5,5 persen. Lalu PKS 3,8 persen, PAN 3,2 persen, PPP 2,9 persen.[Fhr]
