telusur.co.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai fenomena ini tidak lepas dari sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang berlaku saat ini.

Dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026), Tito mempertanyakan efektivitas mekanisme Pilkada langsung dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Yang milih siapa? Rakyat. Artinya, apakah ini ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, tapi ada juga yang bermasalah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merespons data bahwa sejak Agustus 2025 hingga April 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sebelas kepala daerah. Mereka merupakan bupati dan gubernur hasil Pilkada 2024 yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025.

Tito menilai, selain sistem pemilihan, faktor integritas dan moralitas individu juga menjadi persoalan serius. Menurutnya, Pilkada langsung tidak secara otomatis menjamin terpilihnya pemimpin dengan integritas tinggi dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Masalah kesejahteraan, moral hazard, integritas, itu juga berpengaruh. Tapi kita tidak bisa hanya melihat kasus per kasus,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa maraknya OTT dalam waktu singkat menunjukkan adanya persoalan mendasar yang bersifat sistematis. Salah satu yang disorot adalah mekanisme rekrutmen politik yang dinilai belum ideal.

Selain itu, tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung juga dianggap menjadi faktor pendorong munculnya praktik korupsi di kalangan kepala daerah.

“Pemilihan langsung ada sisi positifnya, tapi juga ada negatifnya. Salah satunya biaya politik yang mahal, dan itu tidak menjamin yang terpilih adalah orang yang baik,” pungkas Tito.